Indonesia Conference Directory

Corresponding Author
Simon Nahak

Institutions
Universitas Warmadewa

Abstract
Public awareness of law enforcement in the border area of the Republic of Indonesia with the state of the Democratic Republic of East Timor is held international dedication between the two countries, the consciousness of law means aware of the mind, Word and action of a series of deeds by each person/legal entity to obey and obey the law by means of a convert to not commit acts contrary Customs, customs) and written law (civil, administrative, and criminal as well as the form of agreement in international Customs and treaties) in space and time in terms of cross-legal relations in the state and cross between countries. Legal issues How are the factors that cause public law awareness on law enforcement in the border region of the Republic of Indonesia and the Democratic state of East Timor?, how is the practice of law enforcement applicable in each state as the basis of legal force to bind the law of public awareness in the border territory of the Republic of Indonesia and the democratic state of East Timor?, the purpose of the Countries to maintain harmonious relationships and adhere to the laws of the two countries that apply to the border region internationally. Factors on the cause of legal awareness of the citizens of people in the border areas of the two countries among others are human resources internally from themselves and externally because of environmental factors because it is not ready and does not understand the laws of both States, the substance, the structure and culture of law, belief in law enforcement officers, practice of law enforcement is conducted through litigation and non litigation Theory used the theory of force binding public law, theory of legal system, legal protection theory, restorative theory of justice and progressive law enforcement theory.

Keywords
legal awareness, Community citizens, border Indonesia with East Timor (Timor Leste)

Topic
Politik Hukum Desa Wisata

Link: https://ifory.id/abstract/9hyEKR3aU6Vx

Corresponding Author
Luh Putu Sudini

Institutions
Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Universitas Warmadewa

Abstract
Desa Adat Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, tempat Prodi Magister Kenotariatan (MKN), Pascasarjana Unwar melaksanakan Pengabdian, yang dilakukan pada hari/ tanggal : Selasa – Rabu, 30- 31 Juli 2019 bertempat di Kantor Desa Pemogan Denpasar Selatan. Prodi MKN melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan metode ceramah melalui seminar dengan Tema: “Pemberdayaan LPD dan Badan Hukum Koperasi Dalam Menunjang Ketahanan Perekonomian Rakyat”. LPD dan badan koperasi yang ada di Desa Pemogan bermanfaat bagi kesejahteraan hidup warga masyarakat Desa Pemogan yakni salah satunya melalui pembangunan dan pengembangan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi dan social warga masyarakat. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk mengetahui, mengkaji, dan menginterpretasikan pemberdayaan LPD dan Badan Koperasi dalam menunjang Ketahanan perekonomian rakyat di Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Masalah yang dikaji menyangkut: 1) Bagaimana penyelesaian kredit bermasalah dalam praktik LPD di Desa Pemogan. 2) Bagaimana manfaat Koperasi terhadap warga masyarakat Desa Pemogan. Penyelesaian kredit bermasalah dalam praktik LPD di Desa Pemogan, dapat diawali dengan melakukan negosiasi antara pengelola LPD dengan warga masyarakat Desa Pemogan yang bermasalah tersebut, kemudian dicarikan solusi guna jalan tengah penyelesaian, sehingga dapat terselesaikannya permasalahan antara warga dengan pihak LPD. Manfaat Koperasi terhadap warga masyarakat Desa Pemogan, yaitu mampu meningkatkan kualitas hidup warga masyarakat Desa Pemogan, selain juga mampu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi setiap anggota, sehingga dapat hidup sejahtera.

Keywords
LPD, Badan Koperasi, Ketahanan Perekonomian Rakyat

Topic
Politik Hukum Desa Wisata

Link: https://ifory.id/abstract/ut6vkzRC4THY

Corresponding Author
putu suwantara

Institutions
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Abstract
Desa Sangeh merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Keberadaa Desa Sangeh di salah satu kabupatn yang terkenal akan daerah tujuan wisata, membuat Desa Sangeh menjadi salah satu tempat yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestic maupun mancangara. Untuk dapat tetap eksis sebagai daerah tujuan wisata, tentu banyak pembangunan dan bidang usaha pendukung pariwisata yang harus didirikan di Desa Sangeh, dan tentu hal tersebut memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengatisipasi hal tersebut Desa Sangeh mendirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang eksistensinya tidak perlu lagi diragukan. Selain LPD, Desa Samgeh juga mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pendirian BPR memang diharapkan sangat membantu pemberian modal selain modal kredit yang diberikan oleh LPD. Tetapi secara normative, pendirian dan kepemilikan BPR di Desa Adat bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan OJK Nomor 20/POJK.3/2014.

Keywords
lembaga Keuangan Desa

Topic
Politik Hukum Desa Wisata

Link: https://ifory.id/abstract/eZFWcqnQzy6g